Salah satu potret nyata dari keberpihakan pemerintah dalam melindungi buruh migran perempuan Indonesia, ialah dengan melihat kualitas kebijakan perlindungan TKI di luar negeri. Negara, yang direpresentasikan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dengan menganalisis tahun 2004-2010, terbukti tidak dapat melindungi buruh migran perempuan, utamanya yang bekerja di negeri Jiran, Malaysia.