Desentralisasi, demokratisasi dan akuntabilitas pemerintahan daerah merpakan tiga kata kunci yang penting dalam implementasi otonomi daerah. Buku ini mengulas masalah tersebut dari pengalaman empirik maupun teoritik.
Kendala pelaksanaan otonomi daerah ditemukan disana-sini. Terjadi keracunan undang-undang satu dengan undang-undang lainnya masih harus dikaji lebih jauh. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang kian meruncing hanyalah sebagian dari permasalahan yang muncul.
Buku ini membahas tentang otonomi daerah dan manajemen (pengelolaan) keuangan daerah untuk mewujudkan good governance. Pentingnya otonomi daerah tersebut juga harus didukung dengan model pemerintahan reinventing goverment yangsalah satu cirinya adalah adanya partisi[asi masyarakat dalam pembangunan.